Skip to main content

Studi Kelayakan Bisnis : Materi Aspek Ekonomi Sosial

Studi Kelayakan Bisnis : Materi Aspek Hukum

Pengertian aspek hukum

Untuk memulai studi kelayakan suatu usaha pada umumnya dimulai dari aspek hukum, walaupun banyak juga yang melakukannya dari aspek lain. Mengenai aspek mana yang harus dimulai tergantung dari kesiapan data dan kesiapan dari para penilai. Tujuan dari aspek hukum adalah untuk meneliti keabsahan, kesempurnaan, dan keaslian dari dokumen-dokumen yang dimiliki. Penelitian ini sangat penting mengingat sebelum usaha tersebut dijalankan, maka segala prosedur yang berkaitan dengan izin-izin atau persyaratan harus terlebih dahulu terpenuhi. Oleh karena itu, hendaknya dalam melakukan analisis aspek hukum ini dilakukan secara teliti dan cermat dengan mencari sumber-sumber informasi yang jelas sampai ke tangan yang memang berkompeten untuk mengeluarkan surat-surat yang hendak kita teliti.

Jenis-jenis badan usaha

Jenis badan hukum yang ada di Indonesia sangat beragam mulai dari perusahaan perseorangan, firma sampai kepada bentuk koperasi. Masing-masing badan hukum memiliki kelebihan dan kelemahan tersendiri. Kelebihan dan kelemahan dapat dilihat dari luasnya bidang usaha yang akan dijalankan, modal yang dimiliki, batas tanggung jawab dan kewajiban masing-masing pemilik, serta pembagian keuntungan masing-masing badan usaha. 
Dalam praktiknya jenis badan hukum yang ada di Indonesia sebagai berikut:

  1. Perseorangan
  2. Firma (Fa)
  3. Perseroan Komanditer (CV)
  4. Perseroan Terbatas (PT)
  5. Perusahaan Negara
  6. Perusahaan Daerah
  7. Yayasan
  8. Koperasi

  • Perseorangan merupakan perusahaan yang dimiliki oleh perseorangan (hanya seorang). Untuk mendirikan perusahaan perseorangan sangatlah sederhana dan tidak memerlukan syarat khusus sebagaimana bentuk badan hukum lainnya. Disamping itu pendiriannya tidak memerlukan modal yang besar. Pimpinan perusahaan biasanya pemilik usaha tersebut yang sekaligus menjadi penanggung jawab terhadap segala aktivitas perusahaan, termasuk kewajiban terhadap pihak luar.
  • Firma (Fa) adalah perusahaan yang didirikan oleh dua orang atau lebih dan menjalankan perusahaan atas nama perusahaan. Untuk mendirikan firma terdiri dari dua cara. Pertama melalui akta resmi, maka proses selanjutnya harus sampai di berita negara. Namun jika memilih akta dibawah tangan proses ini tidak perlu, cukup melalui kesepakatan pihak-pihak terlibat. Kepemimpinan firma berada sepenuhnya ditangan pemilik sekaligus bertanggug jawab terhadap segala risiko yang mungkin timbul, seperti masalah utang piutang. Modal firma diperoleh dari mereka yang terlibat dalam firma.
  • Perseroan Komanditer (CV) merupakan persekutuan yang didirikan atas dasar kepercayaan. Dalam perseroan komanditer terdapat beberapa sekutu yang secara penuh bertanggung jawab atas sekutu lainnya. Kemudian ada satu atau lebih sekutu yang bertindak sebagai pemberi modal. Perusahaan berbadan hukum CV dijalankan oleh seorang sekutu aktif bertanggung jawab atas semua risiko atau kewajiban kepada pihak ketiga. Tanggung jawab ini juga sampai kepada penggunaan harta pribadi apabila perusahaan tidak cukup untuk menutupi kewajibannya.
  • Perseroan Terbatas (PT) menurut undang-undang pengertian PT adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian yang melakukan kegiatan usaha tertentu, yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta pelaksanaanya.
  • Perusahaan Negara (PN) adalah perusahaan yang didirikan berdasarkan undang-undang. Modal mendirikan PN adalah atas kekayaan negara yang dipisahkan dan tidak dipisahkan atas saham. Perusahaan negara dipimpin oleh seorang kepala atau direksi yang diangkat oleh pemerintah. Perusahaan negara dibagi ke dalam beberapa jenis antara lain, perjan, perum, dan persero.
  • Perusahaan Daerah merupakan perusahaan yang didirikan dengan suatu peraturan daerah. Modal seluruhnya atau sebagian besar milik pemerintah daerah yang dipisahkan kecuali dengan ketentuan lain dengan atau berdasarkan undang-undang.
  • Yayasan merupakan badan usaha yang tidak bertujuan untuk mencari keuntungan dan lebih menekankan usahanya pada tujuan sosial. Modal berasal dari sumbangan, wakaf, hibah, atau sumbangan lainnya. Yayasan memiliki pengurus dan harta milik pengurus dipisahkan dari harta yayasan.
  • Koperasi, menurut undang-undang no.25 tahun 1995, koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi, sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat berdasarkan atas kekeluargaan.

Jenis-jenis izin usaha
Dalam praktiknya terdapat beragam izin. Banyaknya izin dan jenis-jenis izin yang dibutuhkan tergantung dari jenis usaha yang dijalankan. Adapun izin yang dimaksud adalah:

  • Tanda daftar perusahaan (TDP)
  • Nomor pokok wajib pajak (NPWP)
  • Izin-izin usaha
  • Sertifikat tanah atau surat-surat berharga yang dimiliki.

Selanjutnya izin-izin lainnya yang harus diurus bagi pemilik usaha dan harus dinilai oleh penilai adalah yang sesuai dengan jenis bidang usaha tersebut. Diantaranya:

  • Surat izin usaha perdagangan (SIUP)
  • Surat izin usaha industri (SIUI)
  • Izin mendirikan bangunan
  • Izin gangguan
  • Izin domisili, dimana perusahaan/lokasi proyek berada
  • Izin tenaga kerja asing jika perusahaan menggunakan tenaga kerja asing
  • Izin usaha tambang, Izin usaha perhotelan dan pariwisata, Izin perternakan pertanian, izin usaha farmasi dan rumah sakit
  • dll

Dokumen yang diteliti
Secara hukum, dokumen yang diteliti sehubungan dengan aspek hukum adalah sebagai berikut:

  1. Bentuk badan usaha, misalnya: Perseroan terbatas (PT), Firma (fa), perusahaan komanditer (CV), koperasi, dan yayasan. 
  2. Bukti diri; yaitu kartu identitas diri para pemilik usaha yang dikeluarkan pemerintah setempat (KTP)
  3. Tanda daftar perusahaan (TDP); departemen teknis yang mengeluarkan TDP adalah departemen perindustrian dan perdagangan. Biasanya pengurusan TDP adalah saat perusahaan mengurus akta pendirian perusahaan tersebut.
  4. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), pengurusan NPWP dilakukan bersamaan dengan pengajuan akta notaris ke Departemen Kehakiman.
  5. Izin-izin perusahaan, seperti SIUP, SIUI, IMB, Izin gangguan, Izin tenaga kerja asing jika ada, dan izin usaha yang dikeluarkan oleh departemen yang sesuai dengan bidang usaha.
  6. Keabsahan dokumen lainnya, seperti status hukum tanah antara lain; jenis hak atas tanah meliputi hak milik, hak guna bangunan, hak guna usaha, hak pakai, dan hak sewa, harga tanah sekarang dan prediksi dimasa yang akan datang, kondisi tanah, nama dan alamat pemilik, dll.



Sumber referensi
Kasmir & Jakfar. Studi Kelayakan Bisnis (edisi revisi), Jakarta. Prenadamedia Group, 2017. 

Comments

Popular posts from this blog

Studi Kelayakan Bisnis : Materi Aspek Teknik/Operasi

ASPEK TEKNIK OPERASI
Aspek teknik operasi juga dikenal sebagai aspek produksi. Aspek ini sangatlah penting dilakukan sebelum suatu usaha dijalankan. Penentuan kelayakan teknis/operasi perusahaan menyangkut hal-hal yang berkaitan dengan teknis/operasi, sehingga apabila tidak dianalisis dengan baik, maka akan berakibat fatal bagi perusahaan dalam perjalanannya dikemudian hari. Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan dalam aspek ini adalah masalah penentuan lokasi, luas produksi, tata letak (layout), penyusunan peralatan pabrik, dan proses produksinya termasuk pemilihan teknologi. Kelengkapan kajian aspek operasi sangat tergantung dari jenis usaha yang akan dijalankan, karena setiap jenis usaha yag akan dijalankan, karena jenis usaha memiliki prioritas tersendiri.
Tujuan Aspek Teknis Operasi
Secara umum ada beberapa hal yang hendak dicapai dalam penilaian aspek teknis/operasi yaitu:
Agar perusahaan dapat menentukan lokasi yang tepat, baik untuk lokasi pabrik, gudang, cabang, maupun kantor p…

Studi Kelayakan Bisnis : Materi Aspek Keuangan

ASPEK KEUANGAN Investasi yang dilakukan dalam berbagai bidang bisnis (usaha), sudah barang tentu memerlukan sejumlah modal (uang), disamping keahlian lainnya. Modal yang digunakan untuk membiayai suatu bisnis, mulai dari biaya prainvestasi, biaya investasi dalam aktiva tetap, hingga modal kerja. Untuk pertama kali modal digunakan untuk membiayai biaya prainvestasi, seperti pengurusan izin-izin dan pembuatan studi usaha. Kemudian selanjutnya yang harus dikeluarkan adalah untuk pembelian aktiva tetap seperti pembelian tanah, pendirian bangunan atau gedung, pembelian mesin-mesin, dan aktiva tetap lainnya. Untuk memenuhi kebutuhan investasi, modal dapat dicari dari berbagai sumber dana yang ada, baik bersumber dari modal sendiri atau modal pinjaman.  Secara keseluruhan penilaian dalam aspek keuangan meliputi hal-hal seperti: Sumber-sumber dana yang akan diperolehKebutuhan biaya investasiEstimasi pendapatan dan biaya investasi selama beberapa periode termasuk jenis-jenis dan jumlah biaya y…

Studi Kelayakan Bisnis : Materi Analisis Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL)

Pengertian AMDAL Analisis dampak lingkungan hidup (AMDAL) adalah studi yang dilakukan sebelum suatu proyek dijalankan, untuk mempelajari dampak lingkungan yang bakal timbul, baik dampak sekarang maupun mendatang. Selain untuk mengetahui dampak yang akan timbul studi ini juga mencarikan jalan keluar untuk mengatasi dampak tersebut. Arti lain analisis dampak lingkungan hidup adalah teknik untuk menganalisis apakah proyek yang akan dijalankan akan mencemarkan lingkungan atau tidak dan jika ya, maka diberikan jalan alternatif pencegahannya. Perlunya dilakukan studi AMDAL sebelum usaha dilakukan mengingat kegiatan-kegiatan investasi pada umumnya akan mengubah lingkungan hidup. Oleh karena itu menjadi penting untuk memperhatikan komponen-komponen lingkungan hidup sebelum investasi dilakukan. 
Adapun komponen lingkungan hidup yang harus dipertahankan dan dijaga serta dilestarikan fungsinya antara lain:
Hutan lindung, hutan konservasiSumber daya manusiaKeanekaragaman hayatiKualitas udaraWaris…